Berlaku Efektif: 15 Mei 2026
Selamat datang di portal LokaGeo Kabupaten Pangandaran. Sebelum Anda mengakses visualisasi peta, mengunduh data mentah (Shapefile/GeoJSON), atau memanfaatkan layanan WebGIS kami, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan berikut ini.
Pasal 1: Hak Cipta dan Lisensi Penggunaan
- Seluruh dataset spasial, peta tematik, kode sumber WebGIS, dan desain antarmuka yang ada pada portal https://lokageopangandaran.com merupakan hak milik eksklusif Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.
- Pemerintah daerah memberikan lisensi terbuka (open data) kepada publik untuk mengunduh, menyalin, dan mengolah ulang data geospasial untuk keperluan riset akademis, analisis tata ruang non-komersial, dan pendidikan.
- Penggunaan data untuk tujuan komersial (seperti aplikasi berbayar atau proyek konsultan profit) wajib mencantumkan atribusi (sumber data): "Sumber Data: Simpul Jaringan Geospasial Pemerintah Kabupaten Pangandaran".
Pasal 2: Batasan Tanggung Jawab (Disclaimer)
Ini adalah ketentuan mutlak terkait akurasi informasi yang disajikan di portal ini:
- Data spasial yang disajikan di dalam Portal WebGIS LokaGeo bersifat indikatif. Peta ini ditujukan sebagai sarana informasi perencanaan dan bukan merupakan dokumen hukum.
- PERHATIAN: Peta batas wilayah dan poligon bidang tanah yang terdapat pada portal ini TIDAK DAPAT digunakan sebagai alat bukti hukum kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) di pengadilan atau penyelesaian sengketa lahan. Untuk informasi legalitas tanah, silakan merujuk langsung ke Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Kabupaten Pangandaran.
- Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian finansial, sengketa, atau kerugian lainnya yang timbul akibat kesalahan interpretasi pengguna terhadap data spasial yang diunduh dari portal ini.
Pasal 3: Kewajiban Pengguna
Selama mengakses portal LokaGeo, Pengguna dilarang keras untuk:
- Melakukan tindakan peretasan (hacking), penetrasi server, atau manipulasi *database* spasial yang merusak integritas data pemerintah daerah.
- Melakukan *web scraping* atau *mass downloading* secara berlebihan yang dapat membebani kinerja *server* (DDoS) sehingga mengganggu akses layanan bagi masyarakat umum.
- Memperjualbelikan kembali dataset mentah (SHP/KML) yang diunduh secara gratis dari portal ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari walidata.
Pasal 4: Pembaruan Data & Layanan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran berhak untuk melakukan pembaruan, penghapusan, atau modifikasi terhadap *layer* peta dan dataset geospasial kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya, seiring dengan adanya pemutakhiran data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
Persetujuan Pengguna
Apabila Pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini, maka Pengguna diimbau untuk segera menghentikan akses dan tidak menggunakan layanan pengunduhan data dari portal LokaGeo Kabupaten Pangandaran.